Apa kata pemerintah kita jika perangkat desa mengambil keuntungan dengan jalan pembuatan KK????
Ini terjadi di Desa Tempurejo saat pembuatan Kartu Keluarga(KK).Menurut beberapa saksi sebetulnya biaya pembuatan KK sudah diatur oleh pemerintah pusat Jember sebesar Rp10.000,- , tapi oleh RT setempat malah menarik uang sebesar Rp20.000,- kepada tiap anggota keluarga.Dan ironisnya sudah berbulan-bulan KK yang dijanjikan belum juga usai.
Apakah ini bisa disebut pemerintahan yang jujur??????????????????????????

Categories:

Leave a Reply